PEKANBARU--- (KIBLATRIAU. COM) -- Pemerintah Pusat  mengarahkan untuk perekrutan pegawai dengan perjanjian kerja (P3K). Namun,  anggaran untuk perekrutan itu belum dianggarkan. 

Menyikapi hal itu kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru sepakat bahwa rencana rekrutan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang digaungkan oleh Pemerintah Pusat harus dilakukan pengkajian dan dipertimbangkan kembali untuk direalisasikan di Kota Pekanbaru.

Karena kalangan wakil rakyat menilai,  selain mekanisme perekrutmen yang belum teresosialisasi dengan baik, pembiayaan atau gaji pegawai yang bakal direkrut melalui P3K ini belum jelas.

"Sebenarnya program P3K ini sangat bangus untuk menyelamatkan para honorer di Kota Pekanbaru. Cuma saat ini aturan pelaksanaan belum jelas mekanismenya seperti apa setiap daerah, " terang Wakil DPRD Kota Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga, kepada wartawan,  Rabu (6/2/2019)

Lanjut Politisi PDI perjuangan ini lagi,  terkait pembiayaan juga harus jelas, karena ia tidak menginginkan setelah perekrutan dilaksanakan malah menimbulkan persoalan baru pula.

"Terkait pembiayaan juga harus diperjelas, apakah ditanggung APBD atau seperti apa, atau ada bantuan dari pusat dan Provinsi untuk mengaji para pegawai yang direkrut ini,  kalau ditanggung APBD Pekanbaru sepertinya agak berat mengingat anggaran daerah yang sangat terbatas," ujar Roni. 

Terkait Pemko Pekanbaru yang bakal mengkaji ulang rencana perekrutan tenaga P3K di Kota Pekanbaru ini, menurut Romi dinilai langkah yang memang harus diambil untuk kepentingan bersama. 

“Kita sepakat memang harus dikaji lagi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika memang tetap harus digelar maka sosialisasi harus maksimal dilakukan, mekanisme pelaksanaan juga harus jelas," ungkap  Romi. (Mm/Hen)